MINANGGLOBAL.ID, Opini – Fenomena “Money Politik” telah menjadi salah satu persoalan mendasar yang mengancam kualitas demokrasi di Indonesia. Praktik ini tidak hanya menciderai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Lebih dari itu, “Money Politik” menjadi penghalang utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Di tengah persoalan ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, serta minimnya literasi politik, banyak masyarakat tergoda oleh janji-janji manis berupa uang tunai, sembako, atau keuntungan sesaat lainnya. Namun, di balik tawaran tersebut tersembunyi dampak yang sangat besar yaitu hilangnya hak untuk memilih pemimpin yang berkompeten dan peduli pada kepentingan rakyat. Akhirnya, suara yang seharusnya menjadi instrumen perubahan justru digunakan untuk kepentingan segelintir elit.
Lebih parah lagi, “Money Politik” memicu lingkaran korupsi yang sulit diputus. Kandidat yang terpilih dengan modal besar cenderung memprioritaskan “pengembalian investasi” daripada menjalankan amanah rakyat. Kebijakan publik pun seringkali dirancang untuk menguntungkan kelompok tertentu, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Demokrasi yang ideal berubah menjadi alat bagi kepentingan pribadi atau kelompok semata, yang pada akhirnya melemahkan sistem “checks and balances” dalam pemerintahan.
Praktik ini juga memperburuk ketimpangan sosial dan memperkuat budaya pragmatisme dalam politik. Generasi muda, yang seharusnya menjadi agen perubahan, berpotensi kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi ketika melihat uang sangat mendominasi dalam proses politik. Padahal, peran generasi muda sangat vital dalam menentukan arah demokrasi bangsa. Jika dibiarkan, budaya ini akan menjadi penghalang besar bagi munculnya generasi pemimpin masa depan yang memiliki visi dan dedikasi untuk bangsa.
Melawan “Money Politik” membutuhkan komitmen bersama. Masyarakat harus menyadari bahwa pemilu bukanlah ajang transaksi, melainkan kesempatan untuk menentukan arah bangsa. Menolak “Money Politik” adalah langkah awal untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat. Langkah ini dimulai dari pendidikan politik, peningkatan pengawasan, dan partisipasi aktif Masyarakat dalam pemilu. Kita tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga kesadaran kolektif bahwa masa depan yang lebih baik hanya bisa tercapai dengan demokrasi yang bebas dari uang haram. Hentikan politik uang, karena masa depan bangsa terlalu berharga untuk digadaikan demi keuntungan sesaat. Mari bersatu menjaga demokrasi, demi harapan dan cita-cita kita bersama. (MZ)
